Reshuffle Tanpa Pandang Bulu?

1618252RESHUFFLE2780x390
Sumber gambar : Kompas

Kepala negara dalam melayani rakyat dibantu oleh para menteri negara. Seorang kepala negara berhak untuk mengangkat  dan memberhentikan para menterinya. Perombakan atau yang lebih dikenal dengan sebutan reshuffle merupakan hak prerogatif seorang kepala negara. Hak prerogatif dapat diartikan sebagai kekuasaan mutlak presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Dalam sistem pemerintahan modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja maupun presiden yang dinyatakan dalam konstitusi.

Di Indonesia, reshuffle bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat. Presiden telah menggunakan hak prerogatif dalam mengubah jajaran menteri di kabinetnya. Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono misalnya. Kabinet tersebut telah mengalami lima kali perombakan selama masa pemerintahan SBY. Tidak terkecuali Kabinet Kerja milik Presiden Jokowi. Reshuffle kali ini merupakan yang kedua bagi para menterinya.

Kabinet Kerja Jokowi diisi oleh 34 menteri baik dari kalangan professional maupun partai politik. Keputusan Presiden Jokowi dalam melakukan reshuffle  27 Juli 2016 dilakukan kepada beberapa menteri, baik dari kalangan professional maupun partai politik. Dari kalangan profesional ada beberapa menteri yang diberhentikan, seperti Anies Baswedan (Menteri Budaya, Pendidikan Dasar dan Menengah), Sudirman Said (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), dan Ignasius Jonan (Menteri Perhubungan). Ketiga menteri yang memiliki track record yang baik oleh sebagian pengamat ini belum dianggap mampu memenuhi kriteria Presiden Jokowi. Anies Baswedan yang merupakan pencetus program Indonesia Mengajar ini, harus rela didepak dari kursi Kementerian Budaya, Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpinnya. Meskipun kebijakan penghapusan sistem Ujian Nasional, dan program peningkatan budi pekerti melalui program Antar Anak Sekolah dinilai positif oleh sebagian pengamat. Sama halnya yang dialami oleh Sudirman Said, keberaniannya melawan mafia migas di Pertamina, belum mampu mempertahankan kursinya di kementerian.

Presiden Jokowi dalam melakukan reshuffle tentu memiliki kriteria dan penilaian tersendiri terhadap kinerja para menterinya. Bisa jadi menteri yang dianggap memiliki kinerja baik oleh publik, justru dinilai sebaliknya oleh presiden. Namun, keputusan Presiden Jokowi dalam menetapkan jajaran menterinya harus tetap dikritisi. Mengingat susunan menteri dari kalangan partai politik masih mendominasi yakni sebanyak 13 menteri atau 44% dari komposisi kabinet, sisanya merupakan kalangan profesional murni dan profesional yang memiliki kedekatan politik (selasar.com).

Kabinet yang dijamin ‘tanpa syarat’ ini harus tetap kita kawal dan kritik harus tetap disuarakan. Karena presiden dipilih melalui suara rakyat, maka presiden seharusnya mampu memenuhi keinginan rakyat bukan partai politik atau pemangku kekuasaan yang mendukungnya selama ini. Tidak ada yang salah dengan partai politik. Namun, jika menteri dengan track record yang baik selama ini mudah didepak, terutama dari kalangan profesional yang tidak memiliki dukungan politik. Maka, seharusnya presiden juga mampu dengan mudah memberhentikan para menteri dari kalangan partai yang selama ini belum mampu menghasilkan kinerja yang baik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s