Nasionalisme Harga Mati

160815113716_archandra_tahar_640x360_epa_nocredit
Sumber Gambar: BBC Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem kewarganegaraan tunggal dan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Kontroversi dwi kewarganegaraan yang dimiliki oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan salah seorang pasukan Paskibraka 2016, mendorong pemerintah untuk mengambil sikap tegas terkait hal tersebut. Salah satu pasal dalam UU nomor 12 tahun 2006 menyatakan bahwa seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya jika memiliki paspor negara lain.Pada 15 Agustus 2016, setalah 20 hari masa kerjanya, Menteri ESDM secara hormat diberhentikan dari jabatannya karena memiliki paspor Amerika Serikat. Hal tersebut juga dialami oleh Gloria, pasukan Paskibraka asal Jawa Barat ini gagal mengikuti pengukuhan pasukan karena memiliki paspor Perancis. Kontroversi ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, ada yang setuju dengan sikap tegas pemerintah, ada juga yang menilai bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan layak untuk direvisi kembali.

Jabatan seorang menteri merupakan jabatan yang sangat strategis, karena erat kaitannya dengan kepentingan negara dan rakyat. Sudah sewajarnya jika jabatan menteri diduduki oleh seseorang yang memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Identitas sebagai warga negara Indonesia pun dinilai sebagai hal fundamental yang harus dimiliki oleh seorang menteri. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam harus dikelola oleh negara guna menyejahterakan rakyat. Maka, kementerian ESDM yang mengelola kekayaan negara harus mengutamakan kepentingan negara. Kepemilikan kewarganegaraan ganda dapat berpotensi merusak loyalitas terhadap bangsa. Selain itu, negara asing juga memiliki kepentingan yang sangat besar dalam pengelolaan blok-blok gas, minyak, emas dan sumber daya alam lainnya. Untuk itu, kewarganegaraan tunggal dan loyalitas terhdapa NKRI merupakan harga mati yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, khususnya sekelas menteri.

Pertimbangan Presiden Jokowi dalam memilih Archandra Tahar tentu dengan penilaian yang matang. Archandra dinilai memiliki kualifikasi internasional yang mampu menyelesaikan permasalahan ESDM. Namun, kontroversi terkait dwi kewarganegaraan ditanggapi secara tegas dan cepat oleh Presiden Jokowi dengan memberhentikan secara hormat Menteri ESDM. Melihat potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang seperti Archandra in, sebagian masyarakat menilai untuk dilakukan peninjauan kembali Undang-Undang Kewarganegaraan.  UU tersebut dinilai menghalangi seseorang yang memiliki potensi untuk mengabdi kepada negara. Namun, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan langkah yang tepat terutama dalam mengamankan aset-aset negara. Kekhawatiran terhadap loyalitas kepada negara yang dimiliki oleh kewarganegaraan ganda telah menjadi alasan yang kuat untuk menghindari potensi risiko adanya kepentingan asing.

Langkah yang diambil pemerintah menunjukan keseriusan dalam mendukung semangat nasionalisme di negeri ini. Negeri ini lahir dari para pejuangnya yang berusaha mengusir kepentingan asing dan penjajahan. Sebagai penerus bangsa, sudah sepantasnya masyarakat Indonesia tumbuh dengan semangat nasionalisme. Semua aset-aset negara harus dikelola oleh bangsa sendiri guna mengutamakan kepentingan bersama. Karena bangsa yang kuat didukung oleh masyarakat beridentitas nasionalisme yang tinggi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s