Menilik Data dan Kontribusi PT Freeport Indonesia

050244100_1448956997-grasberg
Sumber Gambar

Seberapa banyak dari kita yang antipati ketika mendengar PT Freeport Indonesia (PTFI)? Media, isu, dan ketidaktahuan tentu berperan dalam subjektifitas kita dalam menanggapi suatu hal. Kita seolah melupakan sisi yang lain, kontribusi positif yang telah dilakukan. Banyak sekali pemberitaan negatif mengenai sepak terjang perusahaan afiliasi Freeport-McMoran tersebut. Tulisan ini tidak bertujuan membela PTFI sama sekali. Saya hanya ingin membagi sedikit data yang saya dapatkan ketika mengikuti kuliah umum tentang Lingkungan Strategis dan Bisnis PTFI  di Universitas Indonesia (UI). Harapannya, tulisan ini dapat dijadikan acuan pembaca dalam menilai secara objektif.

Secara pribadi, saya tetap mengacu pada pasal 33 UUD 1945 terkait pengelolaan Sumber daya Alam (SDA). Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, keterbatasan teknologi dan pengetahuan kita dalam mengelola SDA tidak dapat dipungkiri. Sebagai suatu negara, kita tidak dapat berdiri sendiri. Kita membutuhkan penetrasi modal asing maupun teknologinya. Untuk itu dalam UU Mineral dan Batubara (Minerba) kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pihak asing bukan merupakan suatu perbuatan yang inkonstitusional. Karena pihak asing tidak memiliki penguasaan atas mineral atau batubara secara mutlak. Kepemilikan atau penguasaan atas mineral atau batubara tetap berada pada Negara yang diberikan kewenangan terhadap pengaturan dan pengurusan, pengelolaan dan pengawasan oleh rakyat secara kolektif sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pihak asing berkewajiban membayar royalti terhadap negara di luar pajak dan dividen pemerintah.

Kontribusi PTFI
Menurut penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) UI tentang multiplier effect dari operasional PTFI di Papua dan Indonesia pada tahun 2013, PTFI memberi kontribusi 91% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika. Data tersebut jika ditarik dalam skala yang lebih besar, maka PTFI memberi kontribusi 37,5% terhadap PDRB Provinsi Papua dan 0,8% terhadap PDB Indonesia. Suka atau tidak, jumlah ini sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan kabupaten Mimika dan provinsi Papua. Bisa dibayangkan jika PTFI berhenti beroperasi, maka PDRB Mimika berpotensi turun lebih dari 90%. Angka yang besar dalam menaikkan angka kemiskinan.

Data dari PT Freeport Indonesia menunjukan, sebanyak 32.416 tenaga kerja telah diserap sebagai pekerja langsung maupun kontraktor PTFI (data per 31 Desember 2015). Jumlah pekerja langsung berjumlah 12.085 dengan komposisi 7.612 (62,98% Non Papua), 4.321 (35,76% Asli Papua), dan 152 (1,26% Asing). Sejak tahun 1996, PTFI juga telah berkomitmen untuk melipatgandakan jumlah karyawan asli Papua yang memegang posisi manajemen strategis. Dengan 6 orang Vice President asli Papua, 40 orang Manajer dan karyawan level Senior asli Papua (Data akhir tahun 2015). Selain itu, 9.500 beasiswa dalam dan luar negeri telah diberikan sejak 1996 sebagai kontribusi aktif PTFI membantu pemerintah dalam upaya peningkatan SDM Papua.

Secara finansial, dari tahun 1992-2015, PTFI telah berkontribusi sebesar US$ 16,1 Miliar (Pajak, Royalti, Dividen, Bea, dan Pembayaran lain) atau 60% dari total pendapatan PTFI. Sedangkan 40% merupakan pembagian Dividen pada FCX. Selain itu, manfaat tidak langsung yang telah dilakukan berupa pembayaran gaji karyawan, pembelian dalam negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri sebesar US$ 32,5 Miliar. Adapun rincian datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

ptfi
Sumber: Lembar Fakta PTFI tahun 2016

Program Ekonomi Mandiri dan Dana bergulir kepada 5.890 kelompok usaha telah dilakukan dengan total bantuan Rp 192,2 Miliar. Pengembangan masyarakat berbasis desa dengan 181 Ha Lahan Kakao, 33.4 Ha lahan Kopi, 18.43 ton tangkapan ikan, 80.000 ayam ternak, dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 175 pengusaha. Dari sisi kesehatan, PTFI berhasil membangun dan mengoperasikan 2 rumah sakit, 3 klinik umum dan 2 klinik spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan gratis dengan kunjungan pasien rumah sakit sebanyak 12.3.343 dan 58.010 kunjungan klinik dan spesialis. Untuk mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka malaria di Papua khususnya kabupaten Mimika, PTFI berkontribusi dalam menurunkan malaria sebesar 70%. Dari sisi infrastruktur, sebanyak 3.200 unit rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial dibangun sejak 1997. 2 lapangan terbang perintis di Desa Tsinga dan Aroanop telah dibangun. PTFI juga membangun komplek olahraga senilai USD 33 juta.

Butir-Butir Kesepakatan Amendemen Kontrak Karya (KK)
Sudah sangat wajar jika PTFI berkewajiban dalam memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Mengingat selama 50 tahun berdiri, FCX selaku pemilik modal asing, telah mendapatkan dividen yang sangat besar. Untuk itu, sebagai bangsa kita tetap harus menempatkan diri pada posisi yang menguntungkan. Bukan berarti kita mematikan investor asing. Maka, pemerintah melalui pertimbangan dan diskusi yang matang, melalui UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009, yang ditindaklanjuti pada Memorandum of Understanding (MoU) 25 Juli 2014, memberi beberapa poin yang menjadi perhatian khusus PTFI dan harus segera ditindaklanjuti.

  1. Luas Wilayah
    Luas wilayah KK akan dikurangi termasuk blok eksplorasi dari luas yang sekarang yakni 212.950 Hektar menjadi 90.360 Hektar.
  2. Penerimaan Royalti
    Peningkatan royalti pada tembaga dari 3,5% menjadi 4%, emas dari 1% menjadi 3,75%,  danperak dari 1% menjadi 3,25%.
  3. Divestasi Saham
    Meningkatkan kepemilikan saham pihak nasional Indonesia, termasuk melalui IPO di BEI dari 9,36% menjadi 30%.
  4. Penggunaan Barang dan Jasa
    Pembelian barang dalam negeri dari 71% menjadi 90%.
  5. Smelter
    Kapasitas smelter ditingkatkan dari 1 juta  menjadi 3 juta ton/th.

Selain lima poin diatas, masih ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian PTFI. Salah satunya tunggakan pajak PTFI (http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/01/27/okfwai384-gubernur-papua-desak-freeport-segera-bayar-tunggakan-pajak).  Pengadilan Pajak Indonesia pada 17 Januari 2017 telah memutuskan menolak gugatan yang diajukan PT Freeport Indonesia. Perusahaan wajib membayar tunggakan pajak baik pokok dan dendanya sebesar kurang lebih Rp 3,5 triliun kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

PTFI berharap untuk memperpanjang kontrak usaha s.d. tahun 2041. Untuk mewujudkan hal tersebut,PTFI sebagai perusahaan afiliasi yang beroperasi di Indonesia, harus mengikuti dan menghormati UU yang berlaku dan terus diperbarui. Namun, jika PTFI memang harus diambil alih oleh pemerintah, maka harus dipastikan transfer knowledge yang dilakukan selama ini telah berjalan dengan baik. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang dari semua aspek guna kepentingan bersama khususnya rakyat Papua.  Sehingga jika nantinya PTFI dikelola oleh pemerintah, maka manfaat dan kontribusinya akan tetap dirasakan oleh masyarakat. Bukan justru dijadikan lahan korupsi, bagi-bagi kursi, maupun sapi perah kepentingan politik oknum tertentu.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s