Sang Mutiara Hitam Kian Diperhatikan

Screenshot_2017-03-29-02-40-00-1
Enter a caption

Sumber Gambar: indonesiabaik.id

Papua merupakan saudara satu bangsa namun terkesan jauh baik dari letak geografis maupun perkembangan infrastrukturnya. Ibarat saudara jauh, seringkali kita tidak banyak mengenal bahkan cenderung melupakan. Rasa kedekatan itu tidak terjalin dengan baik. Lihat lah media nasional, berapa kali dalam satu minggu memberitakan kabar saudara kita di ujung timur tersebut? Perbandingannya jauh sekali jika dibandingkan berita daerah lainnya. Mungkin hanya akhir-akhir ini saja ramai diperbincangkan setelah kisruh di PT Freeport Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan Papua terkesan luput dari perhatian pemerintah pusat. Padahal, jika dilihat pada kabinet kerja presiden Jokowi, Papua dan Papua Barat kembali diberi perhatian penuh dalam membangun infrastruktur dan perekonomian masayarakat setempat. Mulai dari pembangunan Trans Papua, Tol Udara, BBM satu harga, Kereta Papua, dan pembangunan pos-pos daerah perbatasan.


BBM Satu Harga
Satu bulan setelah dilantik, Presiden Jokowi langsung memutuskan untuk mencabut subsidi BBM di Indonesia. Keputusan ini menuai banyak sekali kecaman. Tanpa menghiraukannya, Jokowi dan tim dalam Kabinet Kerja tetap melaju dengan keyakinan bahwa Indonesia mampu bangkit tanpa subsidi BBM. Ternyata setelah dua tahun lebih keputusan tersebut diambil, Indonesia selama berpuluh-puluh tahun akhirnya terbebas dari subsidi BBM. Bahkan kebijakan ini banyak dipuji oleh pemimpin dunia. Kini, Jokowi kembali mengulirkan kebijakan fenomenal seputar BBM. Selama berpuluh-puluh tahun lamanya harga BBM di Papua bisa mencapai Rp 100.000 per liter. Bandingkan dengan di Pulau Jawa yang harganya berkisar antara Rp 6.000-7.000 per liter. Satu kesenjangan yang sangat dirasakan oleh saudara jauh kita tersebut. BBM mahal, maka biaya logistik membengkak dan otomatis harga barang di Papua menjadi sangat tinggi dibanding daerah lain. Ketika sebagian dari kita akan berteriak jika harga BBM dinaikkan Rp 1.000 saja. Bayangkan selama berpuluh-puluh tahun saudara kita harus merasakan harga BBM setinggi itu. Bagaimana mereka bisa menggerakan roda perekonomian daerah? Keberanian dalam mengambil kebijakan seperti ini patut diapresiasi. Di lain sisi, pemerintah juga harus senantiasa mengawasi pasokan BBM di tanah Mutiara Hitam tersebut. Karena jika pasokan BBM di APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar) terbatas, maka harga BBM akan kembali tinggi.

Infrastruktur Papua
Geografis Papua yang terdiri dari banyak pegunungan, membuat pembangunan infrastruktur di daerah ini membutuhkan effort dan biaya yang jauh lebih besar dari daerah lain di Indonesia. Berbicara mengenai pembangunan jalan, kita tidak hanya membicarakan masalah perataan tanah, kemudian diaspal. Tantangannya jauh lebih sulit untuk di Papua, pembangunan jalan harus berhadapan dengan pergunungan. Artinya jika ingin membuat jalan, pemerintah harus ‘membelah’ gunung-gunung tersebut terlebih dahulu. Pemerintah melakukan gebrakan untuk menjawab tantangan tersebut dengan menargetkan 3.963 Km jalan yang akan tersambung tahun ini. Kebijakan ini sesuai dengan isi Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah termasuk Papua. Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), proyek jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 Km sampai tahun 2016 telah menembus angka 3.851,93 Km.
Selain pembangun jalan, pemerintah juga mencanangkan pembangunan Kereta Trans Papua. Tujuannya adalah untuk membuka isolasi dan menurunkan harga barang di bumi cenderawasih tersebut. Karena keterbatasan konektivitas tersebut, masyarakat banyak memilih menggunakan jalur udara yang mahal atau jalur laut yang memakan waktu lama. Untuk itu, rencana Kereta Trans Papua merupakan suatu solusi bagi percepatan pembangunan Papua. Prioritas pembangunan Kereta Trans Papua terdiri dari beberapa fase, antara lain Fase 1 (2015-2019) Sorong-Manokwari, Fase 2 (2020-2024) Manokwari-Nabire, dan Fase 3 (2025-2030) Nabire-Timikia, Nabire-Sarmi, Sarmi-Jayapura. Total lintasan rel adalah sepanjang 1.550 Km (Sumber data diambil dari Ditjen Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan Indonesia).

Tol Udara Papua
Setelah meluncurkan program Tol Laut di Indonesia, Jokowi mengeluarkan kebijakan Tol Udara di Papua yang diharapkan dapat menekan disparitas harga di wilayah pegunungan Papua. Terdapat 109 Rute Perintis Kargo di Papua. Distribusi di jalur darat menyebabkan harga 1 sak semen di pulau Jawa adalah sebesar Rp 70 Ribu, sementara di Papua bisa mencapai Rp 800 Ribu- Rp 2,5 Juta. Pemerintah akan mendorong penerbangan perintis ke wilayah-wilayah pegunungan Papua. Pemerintah akan mendukung dengan memberi subsidi untuk airlines agar barang-barang untuk masyarakat bisa dinaikkan diatas pegunungan.

Pembangunan Tapal Batas
Kondisi infrastruktur perbatasan yang buruk tak hanya menyulitkan kegiatan ekonomi, melainkan juga berbahaya bagi keamanan dan ketahanan negara. Untuk itu, setelah sukses meresmikan jalan perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong di Kabupaten Sanggau dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, kini Jokowi akan melakukan hal yang sama di Papua. Perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini memiliki panjang 820 Km. Jalan perbatasan ini akan melintasi 4 dari 13 Pos Lintas Batas Papua. Selain itu terdapat 86 pos pengamanan pertbatasan yang bertugas menjaga NKRI dari gangguan keamanan dan ketahanan Indonesia Timur. Jalan di tapal batas ini terdiri dati tiga segmen, yakni segmen 1 (128,18 Km), segmen 2 (301,74 Km), dan segmen 3 (668,32 Km).

Langkah-langkah pemerintah terus dilakukan dalam upaya memajukan tanah Papua. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya kita untuk menyadari bahwa Indonesia itu luas dan bukan hanya pulau Jawa. Anggaran belanja negara perlu disalurkan di daerah-daerah perbatasan seperti Papua, agar terciptanya pemerataan pembangunan daerah. Untuk itu perlu dipahamai tentang #sadarapbn. Pemerintah juga memiliki catatan untuk melakukan reformasi birokrasi hingga ke pemerintah daerah. Jangan sampai apa yang telah direncanakan berpotensi untuk dirusak atau bahkan di korupsi ketika sampai ke daerah karena lemahnya pengawasan dan manajemen proyek yang buruk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s