Pemblokiran Telegram: Off atau On The Track?

telegram-1-1024x576
Sumber Gambar

Pemblokiran Telegram Desktop pada 13 Juli 2017 sebagai langkah pencegahan radikalisme, menuai banyak kritik dari masyarakat. Mulai dari pakar ICT seperti Romi Satrio Wahono, Onno W Purbo, hingga public figure, Panji, yang menganggap keputusan pemerintah terkait pemblokiran Telegram bukan langkah yang bijak karena telah mengesampingkan konten-konten positif di dalamnya. Pemerintah juga dianggap mulai bertindak diktator dengan pemblokiran tersebut. Salah satu public figure yang aktif di Youtube, Deddy Corbuzier, menganggap pemerintah  kemungkinan akan melakukan hal yang sama di social media lain. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Menteri Kominfo, Rudiantara,   yang tidak segan melakukan pemblokiran serupa di aplikasi messenger maupun sosial media lain. Apakah benar pemerintah mulai bertindak diktator atau sebenarnya pemerintah telah berada di jalur yang tepat melakukan tugas sebagai regulator?

Mimpi buruk Pavel Durov, CEO Telegram, yang kehilangan jutaan pengguna dari Indonesia setelah menghiraukan surel himbauan Kominfo. Surel yang berisikan himbauan pemblokiran terkait kanal-kanal (channel) Telegram terorisme dan radikalisme telah dikirim sejak  29 Maret 2016 hingga 11 Juli 2017. Satu tahun lebih upaya pemerintah untuk menjalin komunikasi tidak ditanggapi, akhirnya pemerintah memutuskan untuk memblokir Telegram. Hanya dalam tiga hari setelah pemblokiran, Durov akhirnya menanggapi surel pemerintah dan berjanji menindaklanjuti temuan pemerintah tersebut melalui empat poin kerjasama. Poin pertama adalah pembuatan government channel. Selanjutnya Kominfo dijadikan sebagai trusted flagger, yang memiliki privilege dalam melaporkan channel radikalisme dan terorisme. Poin ketiga membuka perwakilan Telegram di Indonesia. Poin terakhir adalah pembuatan tata kelola dalam penapisan konten radikalisme dan terorisme. Guna menunjukkan itikad baiknya, Durov mendatangi langsung Menteri Kominfo pada 1 Agustus 2017 untuk membahas lebih lanjut terkait pemblokiran tersebut. Hasil dari pertemuan ini akhirnya pemblokiran telegram dapat diakses kembali dalam minggu pertama Agustus.

Pemerintah melalui ketegasannya selaku regulator  berhasil menaikkan posisinya di level baru. Bukan hanya bagi messenger dengan security nomor 1 di dunia ini, tetapi juga bagi messenger atau sosial media lain sebagai bahan pertimbangan dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah. Meskipun ada yang menilai sebagai keputusan pemerintah yang terkesan diktator, kuno, bahkan tidak mengikuti perkembangan era informasi. Akan tetapi, pemerintah sebenarnya sebagai regulator masih on the track. Sebelum memutuskan melakukan pemblokiran, pemerintah telah melakukan itikad baik dengan melakukan langkah prosedural dalam menjalin komunikasi. Selain itu, pemerintah juga sama sekali tidak melanggar kebijakan privasi yang dipegang oleh Telegram. Pemerintah hanya mengusulkan pemblokiran beberapa channel terkait terorisme dan radikalisme yang secara terang-terangan, widely open, dan bukan berbentuk private chat yang melanggar privasi. Jalur komunikasi radikalisme dan terorisme tentu bisa dari mana saja, namun yang terlihat jelas di mata tim ICT pemerintah adalah Telegram. Sudah sewajarnya demi melindungi masyarakat, pemerintah melakukan pemblokiran tersebut.

Aturan pemerintah tersebut tentu berlaku juga bagi messenger dan sosial media lain seperti Facebook, Instagram, Youtube, twitter dan lain-lain. Akan tetapi, untuk saat ini sosial media tersebut dianggap masih kooperatif dengan pemerintah terkait isu radikalisme dan terorisme. Sebagai user, kita dapat menilai secara langsung. Sosial media tersebut secara aktif menyaring konten-konten sensitif atau negatif. Selain itu, beberapa dari sosial media tersebut membuka tim representatif yang dapat dengan mudah dihubungi oleh pemerintah terutama kaitannya dengan radikalisme dan terorisme.

Kisah akhir Telegram ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk terus menegakkan regulasi. Pemerintah tentu saja tidak dapat mengontrol derasnya informasi yang masuk. Pemerintah hanya dapat menjalin kerjasama komunikasi secara langsung dengan aplikasi messeger atau sosial media dalam mencegah terjadinya terorisme dan radikalisme. Trusted flagger, solusi yang ditawarkan oleh Telegram, dapat dijadikan role model bagi aplikasi-aplikasi lainnya. Pemerintah wajib memiliki hak sebagai regulator melalui privilege tersebut, namun dengan kontrol penuh dari masyarakat agar hak istimewa tersebut tidak disalahgunakan pemerintah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s